RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Singapura " Humas : Aplikasi e-court yang telah mulai berjalan di sejumlah pengadilan sejauh ini baru mencakup proses pendaftaran secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), dan pemanggilan secara online (e-summons). Padahal dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, dimungkinkan untuk melakukan persidangan secara online (e-litigation). Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara pengadilan.

    Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Singapura sejak 13 sampai 15 November 2018. Rombongan studi banding ini dipimpin oleh Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, S.H., LLM., PhD dan diikuti oleh anggota rombongan yang terdiri dari DR. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. (Hakim Agung), A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung), DR. Yanto, S.H., M.H. (Ketua PN Jakarta Pusat), Drs. Arifin, S.H., M. Hum (Ketua PN Jakarta Selatan), Sujatmiko, S.H., M.H (Ketua PN Surabaya), Muhamad Damis, S.H., M.H (Ketua PN Tangerang), Emie Yuliati, S.E., M.E (Kasubbag Data Rencana Program), DidikPurwanto, SH, MM (Kepala Bagian Bimbingan Monitoring), Ahmad Jauhar, ST, MH, MM (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika), Aria Suyudi, S.H., LLM (Koordinator JRTO), Puji Wiyono (Tim Pengembangan IT), Syamsul Edy, SH, M.Hum (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Achmad Guntur, SH (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), SifaUrosidinMalkan, SH, MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya) dan Rudi KartikoSukardjo, SH, MH (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya).

    Dalam release yang diterima redaksi, disebutkan bahwa studi banding ini bertujuan setidak-tidaknya 4 (empat) hal. Pertama, mencari masukan bagi Pengembangan Hukum Acara Litigasi Elektronik. Kedua, mencari masukan bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tingkat Pertama untuk jangka menengah. Ketiga, mencari masukan bagi pengembangan Aplikasi Pengadilan Elektronik secara keseluruhan. Dan keempat, mencari masukan bagi peluang peningkatan peringkat Enforcing Contract pada Survey EoDB 2019.

    Salah satu poin terpenting yang diharapkan setelah pelaksanaan studi banding ini adalah adanya masukan dan kesepakatan terhadap penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik dan petunjuk teknisnya.

    Untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam kegiatan studi banding tersebut, rombongan akan berkunjung ke sejumlah lembaga terkait di Singapura. Pertama, Mahkamah Agung Singapura yang telah menerapkan e-court sejak tahun 2000.

    Saat berkunjung ke Mahkamah Agung Singapura, rombongan studi Banding Mahkamah Agung disuguhkan dengan materi Penjelasan tentang E-Litigation dan Teknologi Pengadilan (Briefing on eLitigation and court technologies). Penjelasan tersebut mencakup arsitektur e-litigation yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung Singapura dalam menangani perkara. Berbagai fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut juga diuraikan satu persatu.

    Bagian lain dari pemaparan di Mahkamah Agung Singapura adalah penjelasan tentang teknologi yang dipergunakan dalam praktek penyelenggaraan peradilan, seperti alat perekaman dan transkrip digital, video conference, proyektor layar lebar, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi e-litigation dan teknologi pengadilan tersebut setidaknya berhasil menempatkan Mahkamah Agung Singapura sebagai pengadilan modern.

    Selain mengunjungi Mahkamah Agung Singapura, rombongan juga mengunjungi dua pengadilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung Singapura, yakni State Court of Singapore dan Family Justice Court of Singapore. Kedua pengadilan ini juga telah menggunakan e-court dalam menangani perkara.

    Lembaga lain yang dikunjungi oleh rombongan adalah Crimson Logic. Lembaga tersebut adalah vendor pengembang E-Court pada pengadilan Singapura sejak tahun 2000. Saat ini Crimson Logic juga membuka layanan di Supreme Court Singapore bagi para pihak yang tidak memiliki akses kepada perkara, namun perlu memasukkan berkas ke Supreme Court. Sebagai vendor pengembangan teknologi, Crimson Logic memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan lingkungan pemerintahan dan non-pemerintahan.

    Kecuali mengharapkan adanya masukan terkait penyusunan naskah akademik Hukum Acara Litigasi Elektronik, rombongan berencana untuk menyusun rencana aksi (action plan) percepatan implementasi e-court di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. (Humas/Mohammad Noor)

  2. Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung pada hari Rabu 14/11/2018. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membuka peluang hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Norwegia mengenai pelatihan hakim Lingkungan Hidup antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung Norwegia. (Humas/RS/foto pepy)

  3. Megamendung " Humas : Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dinilai memberikan manfaat besar bagi perkembangan organisasi, dilihat dari aspek pengembangan sumber daya manusia dan organisasi secara umum. Pemikiran dan gagasan yang disampaikan oleh masing-masing peserta, selain dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perkembangan organisasi, juga berpotensi positif bagi pengembangan organisasi ke depan.

    Demikian antara lain disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum menanggapi proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk sejumlah jabatan, antara lain Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan serta beberapa sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

    Umpan balik terhadap perkembangan organisasi, lanjut Pudjoharsoyo, merupakan refleksi dari penilaian-penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan bidang-bidang yang dilamar oleh para peserta. Umumnya para peserta memulai dengan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh bidang yang dilamarnya, jelas Pudjoharsoyo.

    Evaluasi-evaluasi ini, demikian menurut Pudjoharsoyo, jika dikumpulkan menjadi poin-poin yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan terkait untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ini sangat positif bagi organisasi, tegas Pudjoharsoyo.

    Pada sisi yang lain, hampir semua peserta mengungkapkan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika yang dikemukakannya. Strategi-strategi ini merefleksikan pemahaman para peserta atas permasalahan yang dicermatinya, ujar Pudjoharsoyo.

    Memetakan Potensi Sumber Daya Manusia

    Meskipun secara kualitas gambaran strategi yang dikemukakan oleh para peserta itu bervariasi, hal tersebut juga tetap memiliki makna bagi organisasi, khususnya dalam memetakan potensi sumber daya manusia. Hal ini lebih mengacu kepada kualitas para peserta seleksi, jelas Pudjoharsoyo.

    Menurut Pudjoharsoyo, ditinjau dari kualitas gagasan, peserta itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni kualitas pemimpin dan kualitas pelaksana. Mereka yang berkualitas pemimpin lebih mampu mendefinisikan permasalahan yang ada dan mampu menyampaikan pemikiran dan gagasan sebagai jalan keluarnya, jelas Pudjoharsoyo.

    Sementara mereka yang memiliki kualitas pelaksana, lanjut Pudjoharsoyo, cenderung agak sulit untuk mengartikulasikan gagasannya, baik dari aspek penelaahan terhadap permasalahan maupun dari aspek perumusan terhadap solusi atas permasalahan. Dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di Pengadilan, papar Pudjoharsoyo.

    Nominasi Tiga Besar untuk Masing-Masing Jabatan

    Pasca diumumkannya hasil pelaksanaan Assessment Test pada tanggal 24-26 September 2018, sebanyak 72 peserta mengikuti tahapan penulisan makalah dan bahan presentasi serta tahapan penilaian kompetensi pada tanggal 5-9 November 2018 lalu. Ke-72 orang peserta tersebut berkompetisi untuk meraih nominasi 3 (tiga) besar untuk masing-masing jabatan.

    Nominasi 3 (tiga) besar itu telah diserahkan oleh Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Kepala Badan Pengawasan kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Penyerahan hasil tersebut dilakukan setelah dilakukan rapat Panitia Seleksi yang dihadiri oleh para penguji yang berasal dari berbagai latar belakang.

    Atas penyerahan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan apresiasinya. Terima kasih atas kinerja pansel yang sangat baik dan semoga hasi seleksi ini akan memberikan manfaat kepada institusi kita, Ujar Pudjoharsoyo.

    Hasil ini selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan untuk ditentukan hasil akhirnya, yakni peserta yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dilelang. Diharapkan pada tahun baru nanti sudah ada pejabat-pejabat baru hasil dari proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/RS)