RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Manado"Humas: Pembangunan pengadilan terpadu di Manado yang menggabungkan enam satuan kerja pengadilan dalam satu kawasan seluas 10 hektar sudah memasuki babak akhir. Proses pembangunan tinggal menyisakan penyelesaian interior dan sarana lingkungan. Diharapkan pada kwartal pertama tahun 2020, mega proyek tersebut sudah dapat diresmikan operasionalnya dan sudah dapat difungsikan.

    Fakta ini terungkap saat Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung perkembangan pembangunan tersebut ke Manado, Rabu (20/11/2019). Dalam kunjungan tersebut, Pudjoharsoyo didampingi empat Kepala Biro dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, masing-masing Joko Upoyo (Kepala Biro Perencanaan), Supandi (Kepala Biro Umum), Sahwan (Kepala Biro Keuangan) dan Rosfiana (Kepala Biro Perlengkapan).

    Di lokasi, satu persatu dari enam gedung di kompleks itu ditinjau, mulai dari gedung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado hingga Pengadilan Agama Manado.

    Secara fisik, keenam gedung tersebut telah berdiri. Dan di masing-masing gedung tersebut tengah berlangsung penyelesaian interior, seperti persiapan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian plafon, dan beberapa pekerjaan lainnya. Secara umum tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah bergantung cuaca lagi, karena semuanya sudah merupakan pekerjaan in door, ujar pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut.

    Ditargetkan Diresmikan Awal Tahun 2020

    Setelah meninjau keseluruhan gedung di kawasan tersebut, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira melihat performa masing-masing gedung. Kualitas pembangunannya bagus, pemilihan bahannya juga bagus, dan dari segi pembiayaan tergolong efisien ujar Pudjoharosoyo gembira.

    Diharapkan pembangunan ini menjadi pilot project pembangunan pengadilan terpadu secara khusus dan pembangunan gedung pengadilan secara umum, ujarnya mengomentari.

    Mantan pengadil kasus kecelakaan artis Saipul Jamil itu berharap agar pembangunan-pembangunan gedung pengadilan yang akan berlangsung tahun 2020 dapat mencontoh pada pembangunan pengadilan terpadu, agar outputnya sama.

    Dengan pencapaian pembangunan sejauh ini, Pudjoharsoyo berharap pengadilan terpadu ini sudah dapat diresmikan pada kwartal pertama tahun 2020. Jika penyelesaian sarana lingkungannya dapat segera dimulai, kita berharap gedung pengadilan terpadu sudah bisa dimanfaatkan sejak April mendatang, ujar Pudjoharsoyo optimis. (Humas/Mohammad Noor/Pepy)

  2. Megamendung " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH membuka acara pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi hakim tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, bertempat di Auditorium gedung Pusdiklat Litbang Hukum dan Peradilan, Ciawi Bogor pada hari Selasa,19/11/2019.

    Dalam sambutannya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengatakan bahwa untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan peraturan terkait hukum lingkungan yaitu:

    1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

    2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistim Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

    3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

    4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

    5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204/KMA/SK/XII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional.

    6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/X/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

    7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistim Pemantau Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

    Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik kerumitan tersendiri karena banyak ditemui adanya scientific evidence (bukti ilmiah), oleh karena itu para hakim harus jeli dalam menerapkan asas kehati-hatian (precautionary principle) yang berfungsi untuk menjembatani ketidakpastian informasi ilmiah dan tanggung jawab politik untuk mencegah kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh hakim bersertifikat. Sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan langkah konkret. Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, dan untuk menentukan seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka dapat diangkat sebagai hakim lingkungan hidup, serta memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia, tutur Sunarto.

    Hakim lingkungan hidup diharapkan memiliki tujuh kompetensi inti yaitu:

    1. Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

    Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang memudahkan hakim lingkungan mengenali gejala dan isu lingkungan serta mendorong kecenderungan untuk memandang gejala dan isu lingkungan berdasarkan orientasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity).

    2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

    Adalah kemampuan memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, LSM/NGO maupun pengusaha yang bisnisnya terkaitan dengan lingkungan hidup.

    3. Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam

    Adalah kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.

    4. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

    Adalah pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara.

    5. Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

    Adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara termasuk menilai valid atau tidaknya bukti ilmiah dan menilai sahih atau tidaknya bukti ilmiah itu sebagai bukti hukum.

    6. Integritas

    Kompetensi integritas yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity adalah kemampuan untuk memelihara norma sosial, etis dan profesi hakim, serta kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil.

    7. Judicial Activism (Penalaran Legal, Argumentasi Legal Dan Rechtsvinding/Penemuan Hukum)

    Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum, ungkap mantan Badan Pengawasan.

    Diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup angkatan IX tahun 2019, diikuti oleh 81 Hakim yang terdiri dari 63 Hakim dari Peradilan Umum dan 18 Hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

    Diakhir sambutan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, saya akan mengutip perkataan Zig Ziglar, seorang pakar motivasi internasional tentang integritas, Integrity gives you real freedom, because you have nothing to fear since you have nothing to hide. Integritas akan membuat anda bebas, sebab anda tidak menyembunyikan suatu apapun.

    Acara pendidikan dan sertifikasi Hakim lingkungan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Sekretaris Badan Diklat Kumdil dan para widiaswara. (Humas/RS)

  3. Jakarta"Humas: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 untuk Mahkamah Agung telah diterima dari Presiden pada Kamis (14/11/2019) di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden, Maruf Amin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

    Hadir mewakili Mahkamah Agung dalam penerimaan tersebut adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial, YM. Sunarto dan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo. Untuk tahun 2020, Mahkamah Agung memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp 10.597.927.977.000 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

    Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.908.061.262.000 (satu trilyun Sembilan ratus delapan milyar enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibandingkan dengan DIPA pada tahun sebelumnya sebesar Rp 8.689.866.715.000 (delapan trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

    Spending Better, bukan Spending More

    Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran Pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga dan anggaran sebesar Rp 856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Presiden inginkan belanja agar segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.

    Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Belanja APBN kita ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah," jelas Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Presiden juga meminta agar Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

    Program Prioritas Mahkamah Agung

    Dengan kenaikan tersebut, Mahkamah Agung berharap dapat melaksanakan sejumlah program prioritas yang telah ditetapkan. Program-prorram tersebut, antara lain modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi, peningkatan kesejateraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya serta penguatan sistem peradilan dan anti korupsi, yang terdiri dari perbaikan peradilan pidana dengan pendekatan restorative justice, perbaikan peradilan perdata untuk kemudahan berusaha (ease of doing business), dan penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

    Selain itu, prioritas Mahkamah Agung pada tahun mendatang adalah meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui instrument-instrumen yang tersedia, seperti pos pelayanan hukum (posyankum), sidang diluar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang terpadu untuk pelayanan pengesahan perkawinan. (Humas/Mohammad Noor)