RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta " Humas : Menindaklanjuti pencanangan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung berencana untuk mengembangkan aplikasi e-office yang akan dipergunakan untuk penatalaksanaan tata persuratan di Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan e-office, Selasa (19/3/2019).

    Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo diterima oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, Kabiro Umum, Mulyono, Kabiro Perencanaan dan Keuangan, Pawit Haryanto, Kabag Rumah Tangga, Elizabeth, dan sejumlah staf Teknologi Informasi.

    Pemilihan Mahkamah Konstitusi sebagai tujuan studi banding menurut Pudjoharsoyo dilatarbelakangi oleh setidak-tidaknya dua hal. MK sudah lebih dahulu menerapkan e-office dan lebih maju dalam hal ini, sehingga kita perlu belajar, ujar Pudjoharsoyo. Selain itu, dilihat dari segi tugas dan fungsi, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang berdekatan, sehingga aplikasi e-office tersebut akan lebih mudah untuk diadopsi.

    Menyambut kedatangan tim studi banding Mahkamah Agung, Guntur Hamzah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengimplementasikan e-office yang di lingkungan Mahkamah Konstitusi disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Semoga studi banding ini dapat memperkuat hubungan kedua lembaga yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia, timpal Guntur Hamzah.

    Pasca studi banding, Pudjoharsoyo akan mempersiapkan jajarannya untuk memulai pengembangan e-office di Mahkamah Agung yang ditargetkan selesai tahun ini. Harapannya, kita dapat implementasikan segera untuk mendukung program era baru peradian modern berbasis teknologi informasi yang telah dicanangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, ujarnya optimis.

    Sekilas SIKD Mahkamah Konstitusi

    Dalam pemaparannya, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) MK merupakan pencapaian MK dibidang tata persuratan elektronik setelah jatuh bangun menerapkan aplikasi serupa semenjak tahun 2008. Tahun 2008 kami pernah memiliki aplikasi Simdok (Sistem Informasi Disposisi Elektronik), tetapi kemudian tidak dikembangkan lagi sejak tahun 2012 karena tidak memenuhi kebutuhan kami, ujar Guntur Hamzah bercerita.

    Pasca tidak diimplementasikannya Simdok, MK terus mencari dan mengembangkan aplikasi alternative, hingga kemudian atas kontribusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mahkamah Konstitusi dapat mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

    Kelebihan aplikasi E-Office yang dikembangkan ANRI menurut Guntur, terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Selain open source, aplikasi tersebut juga bisa dengan mudah dikustomisasi, papar Guntur.

    Hari ini, SIKD telah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat draft surat dinas, menyimpan template surat-surat dinas, e-filing arsip digital, monitoring usulan dan tindak lanjut berkas, perasipan berkas, pencarian arsip, digitalisasi berkas kertas, pengiriman surat ke unit kerja terkait, penomoran surat, sertifikasi tanda tangan elektronik dan publikasi berkas elektronik.

    Meski baru berjalan selama dua tahun, SIKD telah memproses lebih dari 11.000 berkas surat yang terdiri dari 5.200 surat masuk dari luar Mahkamah Konstitusi dan 6.000 an nota dinas yang dibuat oleh unit kerja.

    Selain itu, meski akan terus dikembangkan, SIKD telah memiliki berbagai dampak bagi proses tata kerja di Mahkamah Konstitusi, seperti penggunaan kertas berkurang (paperless), mencari dokumen lebih cepat, mempercepat koordinasi dalam organisasi, mempermudah pengendalian surat yang harus ditindak lanjuti, meningkatkan keamanan berkas, hingga mengurangi beban kerja unit kerja tata usaha dan sekretaris.

    Pada sisi yang lebih fundamental, menurut Guntur Hamzah, SIKD telah berhasil merubah budaya kerja yang tertutup menjadi terbuka dan transparan, wilayah abu-abu (grey area) menjadi wilayah yang jelas (clear area) dan bekerja keras (hard work) menjadi bekerja cerdas (smart work). Selain itu, jangkauan kerja menjadi terintegrasi dan terkoneksi dengan mudah, papar Guntur Hamzah.

    Dan kontribusi SIKD yang terbesar adalah memberikan dukungan bagi upaya pencapaian cita-cita MK yang Modern dan Terpercaya, pungkas Gutur Hamzah. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

  2. Jakarta " Humas : IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) adalah organisasi profesi hakim dari seluruh Indonesia yang secara resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1953, dari awal berdirinya hingga kini Ikahi terus bergerak secara dinamis untuk memperjuangkan aspirasi para hakim dalam mengembangkan hukum di Indonesia. Tahun ini IKAHI merayakan hari jadinya yang ke 66 dengan serangkaian kegiatan. Perayaan hari jadi yang bertema Ikahi Berkomitmen Menegakkan Integritas Hakim dalam Peradilan Modern ini dimulai sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019. Perayaan diisi dengan beragam acara seperti tabur bunga di Makam Pahlawan, khitanan masal, donor darah dan sosialisasi hukum ke universitas-universitas. Sebagai puncak perayaan, Ikahi menyelenggarakan seminar dengan tajuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital. Seminar yang dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (20/3) ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

    Hatta Ali mengatakan dalam sambutannya bahwa Ikahi sebagai organisasi profesi senantiasa mendorong agar para Hakim menjaga kepercayaan publik karena kepercayaan publik merupakan penopang suatu profesi. Kepercayaan publik, kata Hatta didasarkan pada suatu kompetensi dan integritas karena kedua hal inilah yang akan mengangkat marwah pengadilan serta mempengaruhi kepercayaan public terhadap putusan lembaga peradilan.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKAHI tahun 2010 -2012 ini mengatakan bahwa zaman milenial ini sistem transaksi antara konsumen dan pelaku usaha telah memasuki era digital dengan bentuk transaksi perdagangan elektronik atau E-Commerce, di mana semua kebutuhan bisa didapatkan secara elektronik, seperti misalnya di Indonesia, menurut Hatta 53,7 % dari 200 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dalam memenuhi aneka kebutuhan dalam kehidupannya. Terobosan ini sama seperti terobosan lain, di satu sisi mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bocornya data oleh Cambridge analityca. Inilah tuntutan bagi para hakim di zaman ini agar bisa mengantisipasi dan mencari solusi bagi perkembangan ekonomi digital yang bukan hanya memunculkan sisi positif bagi konsumen maupun pelaku bisnis, namun juga sisi negatif bagi keduanya. Hal ini tentu membutuhkan instrument hukum yang kuat, untuk memastikan para penggunanya tetap memperoleh haknya sehingga memberikan rasa aman, berkeadilan dan berkepastian hokum, inilah menurut Hatta yang menjadi latar belakang diadakannya seminar pada hari ini.

    Seminar dengan tema Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital menghadirkan para pembicara yang pakar di bidangnya yaitu, Agung Nugroho (CEO & Co-Founder PT. Kudo Teknologi Indonesia), Rosalia Suci Handayani, S.H., LL,M. (Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia), Prof. Dr. drg. Chairul Tanjung (Guru Besar Fakultas Ekonomi UNAIR " CEO CT Corp.), Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL,M. (Pakar Hukum Telekomunikasi, Media & Informatika), dan Prof. Rhenald Kasali, P.hD. (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI).

    Dalam acara yang diikuti oleh kurang lebih 1000 hakim dari seluruh Indonesia ini Hatta berharap seminar ini bisa menjadi forum diskusi dan media untuk pengembangan hukum di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

    Para pimpinan MA, Hakim Agung, Ketua Umum Ikahi dan seluruh pengurusnya, Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Polri, Perwakilan Kejaksaan, Bukalapak, dan yang lainnya turut hadir dalam acara yang diawali dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur atas usia dan dedikasi yang bisa terus diberikan IKAHI untuk Indonesia.

    Selamat Hari Ulang Tahun ke 66 Ikahi, semoga semakin bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia. (azh/photo:pepy/RS)

  3. Humas-Jakarta. Mahkamah Agung yang diwakili oleh Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D menyampaikan presentasi terkait Ease of Doing Business Reform Initiatives Implemented by the Supreme of Court dalam acara Data Collection Mission oleh Tim Doing Business yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Maret 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.

    Dalam pemaparannya Yang Mulia Syamsul Maarif menggambarkan tentang implementasi dari beberapa regulasi Mahkamah Agung yang berkontribusi positif terhadap indeks penilaian Ease of Doing Business di Indonesia antara lain:

    Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

    Melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka nilai gugatan 200jt kebawah dapat diselesaikan secara lebih cepat, waktu prosesnya tidak lebih dari 91 hari (termasuk eksekusi), proses persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, putusan dalam prosedur gugatan sederhana bersifat final dan binding di pengadilan tingkat pertama dan proses pengajuannya dilakukan langsung oleh pihak berperkara atau tanpa memerlukan pengacara.

    Selama 4 tahun terakhir penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2015 perkara yang didaftar melalui gugatan sederhana hanya sebanyak 13 perkara, pada tahun 2016 meningkat menjadi 762, pada tahun 2017 jumlah pengajuan gugatan sederhana meningkat drastis menjadi 3.351 dan pada tahun 2018 meningkat lagi hampir dua kali lipat menjadi 6.464 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu proses penyelesaian perkara perdata secara signifikan menjadi jauh lebih cepat.

    Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

    Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008. Melalui proses mediasi para pihak dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penyelesaian dengan mekanisme perdamaian akan lebih cepat dan tuntas karena akta perdamaian bersifat final dan binding. Pada tahun 2018 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi berdasarkan Laporan Tahunan MA 2018 sebanyak 5.306 perkara.

    SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

    Dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2016, maka proses penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan menjadi lebih efisien dan transparan. Dalam SEMA tersebut terdapat 2 kebijakan penting yang diambil oleh Mahkamah Agung yaitu: Pertama efisiensi proses penanganan perkara dan Kedua transparansi proses penanganan perkara dan pemberesaan.

    Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

    Dengan berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 gugatan perkara ke pengadilan dapat dilakukan secara elektronik. Aplikasi e-court saat ini telah bisa memfasilitasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (e-summons) dan penggunaan register secara elektronik (e-registry).

    Dari semua regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah memberikan banyak kontribusi pada kemudahan proses berperkara dan kecepatan waktu penyelesaian perkara, sehingga hasil survei bank dunia tahun kemarin yang menyebutkan waktu proses penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu hingga 390 hari adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di pengadilan, sehingga perlu adanya sosialisasi bagi para responden untuk benar-benar memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan kecepatan waktu proses dan kemudahan berperkara di pengadilan, Pungkas Yang Mulia Syamsul Maarif.

    Dalam kesempatan yang sama Lucas Prakoso, SH., MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat) juga menyampaikan tentang kemudahan proses pencarian informasi di pengadilan terkait dengan informasi proses penanganan perkara secara rill time melalui SIPP, mengetahui dan mengunduh putusan secara mudah melalui direktori Mahkamah Agung dan mencari dan mengunduh dengan mudah regulasi-regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui JDIH. Selain itu untuk mempercepat dan memudahkan penanganan perkara, telah disediakan template-template bagi setiap produk pengadilan. (Dy)