RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta " Humas. Senin 17 Februari 2020. Mahkamah Agung (MA) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tandatangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi E-Court bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, kegiatan ini berlangsung selama 6 hari kedepan mulai dari tanggal 17 sampai dengan 22 Februari 2020.

    Kegiatan ini diikuti oleh 853 Panitera Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama 3 (tiga) Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara " TUN) seluruh Indonesia.

    Mengawali sambutannya Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. DR. H.M. Syarifuddin, S.H,.M.H. menjelaskan bahwa era Industry 4.0 ditandai dengan masuknya teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut pada akhirnya merubah berbagai proses bisnis yang selama ini masih berbasis konvensional menjadi berbasis digital.

    Perubahan ini memberikan banyak kemudahan, diantaranya adalah penggunaan sistem elektronik yang meniadakan pertemuan tatap muka antar pihak, jelasnya.

    Ia menambahkan tidak bertemunya para pihak dalam transaksi elektronik juga meningkatkan resiko penipuan identitas, dimana setiap orang dapat mengaku sebagai orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik serta menjamin keaslian identitas para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Salah satu solusi untuk menjaga identitas terpercaya, integritas, dan nirsangkal dokumen elektronik adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Lebih lanjut Syafrudin menjelaskan Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah tanda tangan yang di dalamnya terdapat informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

    Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya digunakan untuk melakukan Tanda Tangan secara digital dalam Salinan Putusan melalui e-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

    Sebuah dokumen Salinan Putusan yang telah bertanda tangan elektronik juga dapat memastikan keutuhan dokumen elektronik, karena sekecil apapun perubahan yang dilakukan terhadap dokumen elektronik setelah proses penandatangan, akan dapat diketahui dengan mudah.

    Menurutnya tanda Tangan Elektronik yang mampu memenuhi persyaratan sesuai pasal 11 UU ITE, hanya dapat dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang telah diakui Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo.

    Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, kita juga telah menjalankan prinsip Keamanan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu terkait kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation), jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan Perdana yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik tersebut walaupun efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

    Dengan berlakunya Perma 1 Tahun 2019 Pimpinan MARI berharap Seluruh Pengadilan segera menerapkan tanda tangan elektronik dalam sistem peradilan berbasis elektronik (e-court) sehingga mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, pungkasnya.

    Kegiatan ini di buka secara resmi ole Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syafrudin di tandai dengan ketukan palu dengan di dampingi Hakim Agung Syamsul Marif, Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Peradilan Agama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil serta para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI, serta di akhiri dengan foto bersama (ds/martha,rs)

  2. Makassar " Humas :Generasi muda harus bangkit dan bersemangat membangun Infonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, AS Pudjoharsoyo saat melakukan pemantauan atau inspeksi secara langsung pelaksanaan tes CPNS melalui CAT tahap pertama Mahkamah Agung di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Jumat,14/2/2020. Test CPNS diselenggarakan di kampus Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia ( UMI ) Makassar. Dalam melakukan pemantauan, AS Pudjoharsoyo bersama-sama dengan Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Kepala Biro Perlengkapan , Kepala Biro Hukum dan Humas, serta Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara. Tes CPNS Mahkamah Agung seluruh Indonesia dilaksanakan secara serempak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Selama pemantauan atau inspeksi, para pejabat eselon I dan II melihat sendiri fluktuasi perolehan nilai peserta melalui layar TV monitor. Transparansi perolehan nilai peserta dapat dilihat dan disaksikan oleh siapapun termasuk keluarga peserta.

    AS Pudjoharsoyo dalam sambutannya dihadapan peserta mengatakan selamat bagi peserta yang lolos pada tes melalui CAT tahap pertama (SKD) dan akan masuk pada tahap berikutnya. Bagi yang belum lolos tidak perlu kecewa, masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun depan. Mengabdi kepada negara tidak harus melalui PNS saja, tetapi masih ada bidang bidang lain yang lebih tepat sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing (Humas)

  3. Jakarta " Humas : KY seharusnya berdampingan dengan MA bukan malah bersaing dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto dalam acara Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta, Kamis (13/2/2020).

    Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mencontohkan apabila tunjangan hakim naik maka kinerja hakim juga akan meningkat dan menjaga integritasnya sehingga berkurang pengaduan dan hukuman disiplinnya. Selain itu beliau meminta agar KY bisa menambah jumlah hakim agung sesuai dengan UU no.5 Tahun 2004 dan kondisi perkara yang ada di MA.

    Selanjutnya beliau menjelaskan upaya yang sudah dilakukan MA dalam menjaga prioritas dan profesionalisme hakim melalui rekrutmen calon hakim yang akuntabel seperti pada kategori 10 lulusan terbaik melalui ujian CAT, psikotes dan wawancara.

    Usai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial memberikan materi, acara dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama para pimpinan KY. (Riska Vidya/Devi Sugara)