RSS Pengumuman Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta-Humas, Selasa, 19 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

    Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan. (ds/rs)

    Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

    Unduh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional.pdf

  2. Jakarta-Humas: Kamis 14 Maret 2019. Berdasarkan Nomor : 391/SEK/HM.01.1/3/2019. Tanggal 14 Maret 2019. Sekretaris Mahkamah Agung. Menindaklanjuti Surat Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Nomor : 05/WKMA-NY/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang, Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN.

    Mengundang Kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk hadir pada acara Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN pada Senin-Selasa tanggal 25-26 Maret 2019 di hotel Aryaduta Jakarta Pusat.(ds/rs)

    Untuk lebih jelasnya, Surat dan Formulir Konfirmasi Kehadiran, sebagai berikut :

    Unduh surat undangan sustain.pdf

  3. Jakarta " Humas: Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 juncto Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, dan menyusuli surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 25/SEK/KP.01.2/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, bersama ini diingatkan kembali kepada seluruh Penyelenggaraan Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) agar segera mengisi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019. Informasi lebih lengkap, silakan membuka lampiran di bawah ini. (Humas)

    Unduh PENYAMPAIAN_LHKPN_2018.pdf

  4. Jakarta-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto mengundang para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk hadir pada acara Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan dan Diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN pada Senin-Selas tanggal 25-26 Maret 2019 di hotel Aryaduta Jakarta Pusat.

    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan United Nation Development Programme (UNDP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mereviuw hasil yang telah dicapai oleh Jaringan Global Integritas Peradilan, mendiskusikan checklist integritas yang telah diujicobakan oleh Pengadilan Federal Malaysia, dan mendiskusikan peran inovasi dan teknologi dalam peningkatakn kinerja, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas.

    Pertemuan ini akan dihadiri juga oleh perwakilan dari negara Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan narasumber ahli dari Australia, Amerika Serikat, Singapura, Srilanka, UNDP dan UNODC.

    Undangan dan jadwal acara terlampir. (humas)

    Unduh UNDANGAN_PERTEMUAN_JARINGAN_REGIONAL_INTEGRITAS.pdf

  5. Jakarta-Humas : Rabu 13 Maret 2019. Berdasarkan Memorandumdari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Perihal : Permohonan Publikasi Daftar Hasil Rapat Promosi / Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Wilayah Mutasi I dan Mutasi II Tanggal 13 Maret 2019, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id.

    Berikut Lampiran Keputusan Hasil Rapat Promosi / Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Wilayah Mutasi I dan Mutasi II. Yang di Tandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tertanggal 13 Maret 2019. Yang meliputi 1. Badan Peradilan Umum. 2. Badan Peradilan Agama. 3. Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan 4. Badan Peradilan Militer. (ds/rs).

    Untuk lebih jelasnya kami sampaikan sebagai berikut :

    Unduh Daftar Hasil Rapat TPM Mutasi I dan II, 13 Maret 2019.pdf