RSS Pengumuman Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  1. Jakarta-Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2021.

    Untuk itu diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL)* agar mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2020 dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui https://elhkpn.kpk.go.id/

    Bari para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn diminta agar berkoordinasi dengan admin Instansi (http://goo.gl/Tn1HPn) dan Admin Unit Kerja (https:goo.gl/ShiFae) yang telah ditunjuk.

    Adapun untuk informasi berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya dapat diakses melalui http://bit.ly/2yTCESk dan pengaduan pengisian/ User Manual e-Filling dapat dikses melalui https:goo.gl/xT6MqU dan https://goo.gl/48GGT4

    Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan dibawah ini :

    Unduh Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2020 MA RI.pdf

  2. Jakarta-Humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 148 / SEK / KU.04 .2 / 1/ 2021 tentang Langkah Langkah Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak Awal Tahun 2021.

    ditujukan kepada Yth : 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2. Para Sekretaris Ditjen Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung, 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung,4.Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan, 5.Para Sekretaris Pengadilan Tingkat PertamaEmpat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

    Untuk lebih jelasnya, berikut terlampir SuratSekretaris Mahkamah Agung RI :

    Unduh Langkah2 pengelolaan dan penatausahaan PNBP PAJAK 2021-0001.pdf

  3. Jakarta-Humas. Sehubungan dengan terjadinya gempa bumi di Majene dan Mamuju Wilayah Sulawesi Barat serta Banjir Wilayah Kalimantan Selatan, Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh keluarga Mahkamah Agung dan seluruh warga Peradilan untuk berpartisipasi melakukan pengumpulan dana sebagai bentuk empati dan kepedulian untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

    Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

    Unduh penggalangan dana bencana alam.pdf

  4. Jakarta-Humas. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-257/MK.05/2020 tanggal 22 Desembenr 2020 Hal Perpanjangan Proses Resktrukturisasi Rekening Pengeluaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

    Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

    Unduh percepatan restrukturisasi rekening dipa 01.pdf

  5. Jakarta-Humas. Dalam rangka mendukung Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020 yang komprehensif dan akuntabel serta pelaksanaan Rekonsiliasi data rekening dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan agar Satuan Kerja mengupdate data rekening pada Aplikasi Komdanas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

    Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

    Unduh Penertiban rekening di Aplikasi Komdanas.pdf